Rasimedia.com – Bupati Kampar Ahmad Yuzar melalui Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Marhalim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar tidak tinggal diam dalam menyikapi keluhan para petani sawit.
Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan sektor perkebunan.
Laporan tersebut selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang komprehensif terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Pemerintah sangat memahami kondisi yang dirasakan petani. Karena itu, berbagai informasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan telah disampaikan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah-langkah strategis di tingkat yang lebih tinggi,” demikian ungkap Marhalim.
Pemerintah Kabupaten Kampar menilai bahwa persoalan harga TBS merupakan isu yang kompleks karena dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global, kondisi ekspor, biaya logistik, hingga mekanisme tata niaga yang terjadi di lapangan sampai pada berbagai kebijakan yang mempengaruhinya.
Atas dasar itu, Bupati Ahmad Yuzar melalui dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kampar, mendorong agar persoalan ini agar diselesaikan secara nasional.
“Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk memberikan laporan ke ke kementrian pertanian secara kolektif bersama daerah lainnya ke dinas perkebunan propinsi riau guna melaporkan penurunan harga yang diterima petani,” jelasnya.
Lebih lanjut Marhalim mengatakan Langkah koordinasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, instansi teknis perkebunan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pasar dan tata niaga sawit saat ini.
“Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan bahwa kesejahteraan petani merupakan salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai daerah yang memiliki kontribusi besar dari sektor perkebunan sawit, keberlangsungan usaha perkebunan rakyat menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong lahirnya solusi yang dapat memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi petani, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan industri sawit secara keseluruhan. Pendekatan yang ditempuh adalah melalui komunikasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi secara berjenjang kepada pemerintah yang memiliki kewenangan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.
Kepedulian ini tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui tindakan nyata berupa koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan usaha perkebunan rakyat.
(Advertorial)
